RASIONALITAS PILKADA: Netralitas ASN dalam Pesta Demokrasi


Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah garda terdepan dalam melayani publik. Kerjakan pelayanan dengan maksimal dan secara profesional serta tidak memandang muka alias berpihak, merupakan intisari panggilan seorang ASN. Saat ini, rasionalitas ASN kembali di uji oleh agenda nasional, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang digelar serentak di 101 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten, yang perhelatannya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Di sinilah rasionalitas ASN kembali di uji, apakah ia bersikap netral dalam pesta demokrasi atau, berpihak pada calon tertentu. Jika ini terjadi, maka sangat disayangkan, sebab hal ini sangat fatal bagi laju pelayanan publik di internal ASN, karena “menodai’ janji/sumpah setia seorang birokrat sejati.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 ayat (2) mewajibkan seorang ASN bersumpah/berjanji sebelum melaksanakan tugas pelayanannya yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Ketika seorang ASN melanggar sumpah/janji di atas, karena berlaku tidak netral di Pilkada, maka ada sangsi yang menantinya, sebagaimana dikatakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN yang melanggar netralitas di dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. “Sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB perihal Netralitas ASN maka diinstruksikan kepada seluruh ASN, agar menjaga netralitas dalam Pilkada. ASN yang melanggar ketentuan netralitas dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat,” (http://pilkada.liputan6.com).

Lalu, bagaimana agar ASN memiliki rasionalitas PILKDA?  Tiga pokok pikiran yang dapat saya kemukakan di sini, yakni sebagai berikut:

Pertama, jangan tergoda dengan iming-iming jabatan. Terkadang, seorang PNS apapun golongan dan pangkatnya, suka tergiur dengan iming-iming akan mendapatkan jabatan dari tim sukses pasangan (paslon) tertentu, sehingga ia rela menanggalkan idealisnya sebagai seorang ASN. Ia tidak tahu, bahwa terkadang keputusan sesaat itu akhirnya membawa petaka bagi kariernya karena harus berhadapan dengan hukum. Yang membuat kita naik jabatan bukan karena jadi tim sukses, tetapi sejatinya karena prestasi dalam pengabdian.

Kedua, jangan berlagak sok pintar bahwa anda bisa mengatur hukum. Ketika pikiran itu muncul, maka segeralah ditepis jauh-jauh, karena seorang PNS/ASN itu penegak hukum. Ia harus jadi garda terdepan melaksanakan segala perintah Undang-undang. Sebagai pelayan publik, ia harus berpijak dengan benar dan sangat kuat mempertahankan hukum yang dilayaninya sebagai abdi negara. Jangan membuat hidup anda dan keluarga anda menderita karena “ego’ yang tidak patuh pada hukum negara RI.

Ketiga, Sikap Netralitas sebagai master kunci dalam pelayanan. Keberpihakan seorang ASN pada hukum akan membuat dia bersikap netral ketika memandang perhelatan pilkada, apapun bentuknya. Pilkada, merupakan pesta rakyat dalam memilih kepala daerah  terbaik dari yang terbaik (idaman rakyat). Maka, seorang ASN hendaknya tampil sebagai penyejuk di tengah-tengah masyarakat, agar mereka sadar dalam memberikan haknya sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam pilkada dengan tetap menghormati pilihan-pilihan orang lain. ASN, sejatinya meneduhkan suasana atmosfir sosial masyarakat ketika mulai terindikasi ada konflik horizontal yang muncul akibat dukung mendukung terhadap calon masing-masing.

Mari, gunakan rasionalitas pilkada, agar ASN tetap dipandang sebagai pelayan publik yang profesional dan layak dibanggakan!

(ast/garuda pasifik/pengamat kebijakan nasional).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: