Mengenal Kabupaten Kepulauan Talaud Gerbang Utara RI


A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah daerah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Letaknya yang berada di bibir Samudera Pasifik, sarat makna bahwa kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud yang paling rasionable untuk dikelola dan dikembangkan, serta diyakini dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah potensi perikanan dan Pariwisata. Namun hingga saat ini potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat dikatakan merupakan kerugian besar bagi masyarakat Talaud.

Tulisan ini lebih kepada memperkenalkan gambaran umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dapat disajikan sebagai berikut:

A.1  Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Kepulauan Talaud terletak antara 05o 33’00 – 03o 38’00 Lintang Utara/North Latitude dan 126o 38’00 – 127o 10’00 Bujur Timur/East Longitude, yang mana sebelah Utara berbatasan dengan Republik Filipina bagian Selatan (P. Mindano), sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Letak geografis ini sangat menguntungkan Kabupaten Kepulauan Talaud karena selain memiliki potensi perikanan yang besar, juga dapat memainkan peran sebagai pemasok hasil perikanan kepada negara tetangga Filipina maupun negara-negara lainnya di kawasan Asia. Posisi ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Talaud untuk membangun kerjasama dan menghadirkan sebanyak mungkin pemanfaat hasil potensi perikanan laut baik secara nasional maupun regional. Agar dapat merealisasikan hal tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut. Di sinilah pentingnya sinergi semua pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha swasta serta seluruh stakeholders yang terkait untuk mengambil peran dalam membangun Talaud, sehingga diharapkan dapat mengangkat derajat hidup masyarakat Talaud.

A.2  Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 19 Kecamatan, 142 desa dan 11 kelurahan. Nama masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Wilayah Pemerintahan (Kecamatan Desa dan Kelurahan) di Kabupaten Kepulauan Talaud.

No

Kecamatan

Ibu Kota

Desa / Kelurahan

1.

Lirung Lirung Desa: Sereh, Musi, Talolang, Sereh I.

Kelurahan: Lirung, Lirung I, Lirung Matane.

2.

Beo Beo Desa: Bantik, Bengel, Bantik Lama.

Kelurahan: Beo, Beo Timur, Beo Barat.

3.

Rainis Rainis Desa: Alo, Nunu, Rainis, Bantane, Tabang, Parangen, Bantane Utara, Tabang Barat, Nunu Utara, Rainis Batupenga, Alo Utara.

4.

Essang Essang Desa: Essang, Lalue, Bulude, Maririk, Essang Selatan, Bulude Selatan, Lalue Tengah, Lalue Utara.

5.

Nanusa Karatung Desa: Kakorotan, Marampit, Laluhe, Dampulis, Karatung, Karatung Tengah, Karatung Selatan, Marampit Timur.

6.

Kabaruan Kabaruan Desa: Pangeran, Bulude, Pantuge, Kabaruan, Mangaran, Kordakel, Rarange, Taduna, Kabaruan Timur, Pantuge Timur, Pannulan, Bulude Selatan.

7.

Melonguane Melonguane Desa: Mala, Kiama, Tarun, Sawang, Ambela, Tarun Selatan, Kiama Barat, Maredaren Utara, Sawang Utara, Mala Timur.

Kelurahan: Melonguane, Melonguane Timur, Melonguane Barat.

8.

Gemeh Gemeh Desa: Mamahan, Bambung, Taturan, Gemeh, Arangkaa, Malat, Apan, Taruan, Bannada, Gemeh Raamata, Gemeh Wantane, Bambung Timur, Malat Utara, Mamahan Barat, Lahu.

9.

Damau Damau Desa: Peret, Ighik, Birang, Akas, Damau, Damau Bowone, Taduwale, Akas Balane.

10.

Tampanamma Dapalan Desa: Tuabatu, Dapalan, Riung, Ammat, Binalang, Ganalo, Dapihe, Tuabatu Barat, Ammat Selatan, Binalang Timur, Riung Utara.

11.

Salibabu Salibabu Desa: Bitunuris, Bitunuris Selatan, Salibabu, Salibabu Utara, Dalum, Balang.

12.

Kalongan Kalongan Desa: Kalongan, Kalongan Utara, Kalongan Selatan, Alude, Musi I.

13.

Miangas Miangas Miangas

14

Beo Utara Lobbo Desa: Makatara, Makatara Timur, Awit, Awit Selatan, Rae, Rae Selatan, Lobbo I.

Kelurahan: Lobbo

15.

Pulutan Pulutan Desa: Pulutan, Pulutan Utara, Pulutan Selatan, Daran, Daran Utara.

16.

Melonguane Timur Bowombaru Desa: Tule, Tule Tengah, Tule Utara, Bowombaru, Bowombaru Tengah, Bowombaru Utara.

17.

Moronge Moronge Desa: Moronge, Moronge I, Moronge II, Moronge Selatan, Moronge Selatan I, Moronge Selatan II.

18.

Beo Selatan Tarohan Desa: Pampalu, Rusoh, Niampak, Niampak Utara, Tarohan, Tarohan I, Matahit.

19.

Essang Selatan Sambuara Sambuara I, Sambuara, Ensem, Ensem Timur, Batumbalango, Ambia, Ambia Utara, Kuma, Kuma Selatan

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014

Sembilan belas wilayah pemerintahan kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud masing-masing memiliki keunikan dan potensi, yang mana jika dikelola secara maksimal akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang menetap didalamnya.

Hadirnya pemerintahan di sembilan belas wilayah kecamatan memiliki tujuan utama yaitu mengupayakan tertib hidup dan kesejahteraan warganya. Pemerintah wajib menjadi pendorong sekaligus bisa menjadi problem solving bagi sumbatan-sumbatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Talaud hendaknya menjadi pelopor atas kemajuan suatu wilayah kecamatan kaitannya dengan peningkatan potensi perikanan laut, karena semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki garis pantai di mana sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan.

A.3  Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, jumlah penduduk sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 tercatat sebesar 104.033 (seratus empat ribu tiga puluh tiga) jiwa.

yang tersebar di 19 Kecamatan. Rincian jumlah penduduk per kecamatan, sebagaimana pada tabel  di bawah ini:

Tabel   Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud per Tanggal 13 Oktober 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA PENDUDUK s/d 13 OKTOBER 2014

No. Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah KK Jumlah Penduduk
1 Lirung 3.706 3.394 1.933 7.100
2 Beo 3.332 3.171 1.728 6.503
3 Rainis 3.936 3.738 1.952 7.674
4 Essang 2.181 2.042 1.053 4.223
5 Nanusa 2.167 2.063 1.158 4.230
6 Kabaruan 3.458 3.316 1.917 6.774
7 Melonguane 6.523 6.301 3.549 12.824
8 Gemeh 3.650 3.442 1.809 7.092
9 Damau 2.588 2.378 1.383 4.966
10 Tampan’amma 3.627 3.291 1.770 6.918
11 Salibabu 3.487 3.357 1.929 6.844
12 Kalongan 2.089 1.918 1.103 4.007
13 Kecamatan Khusus Miangas 405 448 233 853
14 Beo Utara 2.359 2.193 1.210 4.552
15 Pulutan 1.315 1.229 753 2.544
16 Melonguane Timur 2.029 1.918 1.076 3.947
17 Moronge 2.251 2.204 1.268 4.455
18 Beo Selatan 2.360 2.060 1.170 4.420
19 Essang Selatan 2.142 1.965 1.055 4.107

Jumlah 53.605 50.428 28.049 104.033

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014.

Penduduk Kabupaten Talaud yang berjenis kelamin laki-laki per 13 Oktober 2014 tercatat sebesar 53.605 jiwa, sedangkan perempuan tercatat sebanyak 50.428 jiwa. Total keseluruhan sebanyak 104.033 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 28.049 KK.

 A.4  Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Talaud
Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 kondisi pendidikan, kesehatan dan agamadi Talaud diketahui sebagai berikut:

1.      Pendidikan

Di tingkat pendidikan dasar jumlah murid pada tahun 2014 tercatat sebanyak 10.516 murid. Sedangkan jumlah guru tercatat sebanyak 958 guru. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah pertama, jumlah murid pada tahun 2014 sebanyak 4.706, sedangkan jumlah guru tercatat 575 guru. Rasio murid terhadap guru tahun 2014 sebesar 8,18 atau setiap guru membibing sekitar 8-9 anak.

2.      Kesehatan

Menurut data dari dinas kesehatan, sepertinya Kabupaten Kepulauan Talaud masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya.  Adapun jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Talaud hanya ada 2 (dua) unit dengan 8 orang dokter ahli/spesialis. Sedangkan jumlah Puskesmas pada tahun 2014 tercatat sebanyak 59 unit terdiri dari Puskesmas Umum tercatat 19 unit, dan puskesmas pembantu 40 unit.

3.      Agama

Adapun pemeluk agama di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2014, diketahui sebagai berikut: penduduk pemeluk agama Kristen Protestan tercatat sebesar 66.323 jiwa atau 90,84 persen dari total penduduk. Penduduk beragama Islam sebanyak 2.173 jiwa atau 2,97 persen, Katholik 4.519 jiwa atau 6,19 persen, pemeluk agama Budha 0 jiwa dan Hindu 0 jiwa.

B.  Kondisi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud
Sebagai daerah perbatasan laut yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina dan Samudera Pasifik serta Republik Palau, Kabupaten Kepulauan Talaud diperhadapkan pada beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius.

B.1  Isu-Isu Strategis di Kabupaten Kepulauan Talaud
Adanya karakteristik kepulauan di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud, memunculkan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus. Adapun isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, ialah sebagai berikut:[1]

Pertama, Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Terkait pengelolaan batas wilayah Negara isu yang ada yaitu belum disepakatinya batas wilayah Negara antara Indonesia dengan Filipina. Hal tersebut menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Sehingga dibutuhkan kebijakan untuk segera menetapkan batas wilayah Negara melalui perundingan antara pemerintah RI dan Filipina.

Kedua, Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Terkait pembangunan kawasan perbatasan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, yaitu:

1.   Ekonomi.

a.    Kurangnya informasi pariwisata ke destinasi wilayah perbatasan. Menyikapi hal ini, kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah yaitu pengembangan destinasi pariwisata. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menyusun rencana dan promosi tujuan pariwisata ke wilayah perbatasan.

b.    Rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap dalam mendukung perdagangan antar Negara. Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan, serta pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemberian bantuan armada penangkapan ikan dan pembangunan sejumlah cold storage merupakan program yang harus dilakukan.

2.   Sosial Budaya.

a.    Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan perbatasan akibat rendahnya mutu pendidikan. Menyikapi kondisi tersebut maka kebijakan dan strategi yang harus dilakukan yaitu meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan dengan memberikan beasiswa bagi putra-putri di kawasan perbatasan dan bagi para tenaga pendidik. Selain meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program beasiswa perbatasan, dibutuhkan juga tambahan tenaga pengajar.

b.    Rendahnya pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. menyikapi hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan untuk Peningkatan pelayanan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan tenaga medis di perbatasan.

3.   Sarana Prasarana (Infrastruktur)

a.    Rendahnya pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan disebabkan juga oleh infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, sehingga perlu ada program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

b.    Rendahnya kualitas pengelolaan air bersih. Dibutuhkan kebijakan peningkatan sarana prasarana dasar air bersih untuk masyarakat di daerah perbatasan. Penyediaan dan pengolahan air baku merupakan program prioritas.

c.    Abrasi Pantai yang sangat tinggi. Dibutuhkan kebijakan untuk pembuatan talaud pengaman pantai. Program yang sangat mendesak yaitu pembangunan turap/talud/brojong pengamanan batas wilayah.

d.    Rendahnya pelayanan infrastruktur dasar listrik dan telekomunikasi menyebabkan terhambatnya arus informasi dan komunikasi. Sehingga perlu ada kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan, dengan suatu program yaitu pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan telekomunikasi dengan cara membangun sejumlah tower telekomunikasi.

4.   Transportasi.

a.    Rendahnya pelayanan transportasi laut sehingga menyebabkan terhambatnya aliran distribusi orang dan barang kebutuhan pokok. Kebijakan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kualitas pelayanan sarana transportasi laut. Program yang harus dilakukan yaitu menambah jumlah kapal perintis yang lebih cepat dan kapasitas angkut lebih besar. Selain itu perlu adanya peningkatan frekuensi pelayaran kapal perintis.

Ketiga, Pengelolaan Lintas Batas (cross border).

1.   Pertahanan dan Keamanan

a.    Lemahnya sistem pertahanan dan keamanan, sehingga menyebabkan aktivitas illegal seperti illegal fishing dan illegal trading di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud. Kebijakan yang perlu dilakukan yaitu pembangunan sistem pengamanan dan pengawasan laut yang handal di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan adanya kondisi tersebut dibutuhkan sebuah strategi yaitu (1) menyediakan sarana dan prasarana pertahanan dan keaman laut; (2) melakukan kerjasama dan kordinasi dengan pihak terakit dalam rangka pengawasan perairan laut Kabupaten Kepulauan Talaud; (3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu dan turut menjaga perairan Kabupaten Kepulauan Talaud; serta (4) menyediakan personil di kawasan perbatasan.

2.   Sosial Budaya Lintas Batas.

Tidak jelasnya status kewargaNegaraan masyarakat Talaud yang tinggal di Filipina (kecamatan Tibanban). Sehingga diperlukan kebijakan percepatan penyelesaian status kewargaNegaraan masyarakat Phisang (filipina sangir) dengan melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat yang tidak memiliki status kewargaNegaraan.

3.   Ekonomi Lintas Batas.

a.    Rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap sehingga menyebabkan rendahnya nilai jual hasil tangkap dalam mendukung perdagangan antar Negara (RI dengan Filipina. Dibutuhkan kebijakan peningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan melalui pengembangan sarana prasarana produksi dan pengolahan pemasaran.

b.    Minimnya pasokan BBM ke wilayah perbatasan, sehingga dibutuhkan kebijakan penambahan jumlah BBM yang lebih banyak ke wilayah perbatasan.

4.   Pelintas Batas.

a.    Penegasan wewenang pemeriksaan terhadap pelintas batas di Kecamatan Miangas. Dibutuhkan kebijakan dalam hal pelintas batas yaitu pemeriksaan pelintas batas hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang.

b.    Lemahnya pencatatan pelintas batas di wilayah Kecamatan Nanusa, sehingga perlu ada program peningkatan pelayanan pos lintas batas sebagai upaya dokumentasi pelintas batas.

5.   Sumber Daya dan Lingkungan Hidup.

Adanya kerjasama Coral Triangle Initiative antara Indonesia dengan Filipina dan The Sulu and Sulawesi Seas are Large Marine Ecosystems (LME). Sehingga dibutuhkan kebijakan dan program peningkatan kerjasama lintas batas dalam pelestarian lingkungan hidup.

Ketiga isu besar ini, yaitu Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Pengelolaan Lintas Batas (cross border), yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud perlu mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah Republik Indonesia karena berimplikasi besar bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanganan secara menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud akan memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kehidupan yang layak itu antara lain, meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatnya sumber daya manusia sehingga dapat secara mandiri mengelola potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu, masyarakat setempat dapat hidup rukun dengan masyarakat yang ada di Negara tetangga dan dapat melanjutkan persahabatan dalam suatu kehidupan rukun dan damai yang selama ini nilai-nilai tersebut dijaga dan ditumbuhkembangkan.

Peta Kabupaten Kepulauan Talaud

Berikut saya sajikan peta administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud yang diambil peta tematik Indonesia (https://petatematikindo.wordpress.com), di bawah ini:

administrasi-kepulauan-talaud-a1-1

Sumber:

http://talaudkab.bps.go.id, 2013.

Data Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014.

Hasil temuan Focus Group Discussion (FGD), Observasi dan Wawancara yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Tahun 2013, sebagaimana termuat dalam buku Rencana Induk Lokpri Miangas, 2014, hal. 107-113; dan buku Rencana Induk Lokpri Nanusa, 2014, hal. 90-93.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: